Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae bersama Pimpinan Komisi V DPR berdialog dengan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI) di Gedung DPR. Foto: Jaka/jk

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae mengapresiasi masukan terkait jalan tol yang disampaikan Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI). Menurutnya, Komisi V DPR RI membutuhkan masukan masukan terkait jalan tol sebagai bahan untuk Rancangn Undang-Undang (RUU) Jalan sebagai revisi Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan yang sedang dibahas Panja Jalan Komisi V DPR RI.

“Terima kasih telah memberikan masukannya kepada kami, yang dapat menjadi bahan bahan kami untuk dimasukkan ke dalam penetapan penyusunan dari DIM (Daftar Inventarisasi Masalah). Karena sekarang ini tinggal kita menangani persoalan jalan tol saja,” ujar Ridwan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VI DPR RI dengan jajaran ATI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (23/11/2021).

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI ini melanjutkan, selain jalan tol, semua pembahasan dalam RUU Jalan telah disepakati Komisi V DPR RI bersama dengan pemerintah. Sehingga data yang disampaikan oleh ATI menjadi menjadi masukan yang berharga, terlebih menurutnya data yang disampaikan sangat baik dan terukur.

“Kita memang ingin memang mendapatkan aspirasi, karena pada dasarnya kita wakil rakyat bagaimana mau mengimplementasikan sebuah kegiatan melalui undang-undang. Tentu saja tidak hanya kita yang memperjuangkan kepentingan rakyat secara menyeluruh, tapi juga para pengusaha pengusaha jalan tol yang bergabung pada ATI ini,” lanjut Ridwan.

Ridwan menjelaskan, selama ini pihaknya mengamati berbagai persoalan, meliputi persoalan investasi atau konsesi, yang juga di dalamnya terdapat aturan penentuan tarif tol dua tahun sekali, pembangunan taraf standar minimal minimal SDM, aspek keamanan di jalan tol, serta penugasan BUMN dari pemerintah untuk pembangunan jalan tol yang biasanya tidak komersial atau tidak menguntungkan.

“Ini sebenarnya informasi yang kami dapatkan terakhir. Informasi lainnya sudah kita dapatkan dari pihak lainnya, yang PU (Kementerian PUPR) juga sama. Bahkan saya mencurigai antara ATI dengan PU ini ada kesamaan pandang saya lihat,” seloroh legislator dapil Sulawesi Tenggara tersebut. (hal/sf)